PembukaanUndang Undang Dasar 1945 tidak boleh dirubah/diamandemen oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu, karena di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat pancasila sebagai dasar dan ideologi negara indonesia. Jika pembukaan UUD 1945 dirubah maka sama dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Menurutnyadengan tidak adanya ketentuan yang melarang mengubah suatu bagian dalam UUD 1945, hal itu membuat dapat diubah atau tidaknya bagian-bagian tertentu dari UUD 1945 menjadi amat bergantung pada kekuatan-kekuatan politik yang terdapat dalam masyarakat dan MPR.9 Dari situlah Sri Soemantri mempersoalkan mengenai dapat diubah atau tidaknya PelakuUsaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp,00 (empat miliar Karenadi dalam bagian pembukaan terdapat dasar dan ideologi negara. Dalam pembukaan UUD NRI juga terdapat cita-cita berdirinya NKRI. Karena itu usul perubahan UUD NRI, sesuai pasal 37 UUD tidak termasuk bagian pembukaan. Pembukaan UUD 1945 ini telah dianggap sebagai staatsidee, sehingga tidak boleh diubah, merubahnya berarti merubah dasar negara. UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai wilayah administrasi khusus di Indonesia, yang ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (1):. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru, yaitu UU No. 23 Tahun 2014 Namun semua mengerucut pada 4 hal penting berikut yaitu kembali kepada Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta usaha pertahanan negara. Berikut adalah upaya menjaga keutuhan NKRI : 1. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. TujuanAmandemen UUD 1945 antara lain sebagai berikut: Untuk menyempurnakan beberapa aturan dasar, dalam tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan hukum. Sebagai wujud respon pada tuntutan reformasi. Amandemen 1945 dilakukan dengan tujuan mempertegas filosofis, historis, yuridis, sosiologis Sebab, jika ada kekuatan politik yang tidak setuju maka akan sukar untuk melakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (23/9/2021). bahwauntuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ; bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas 1 Kedudukan Pembukaan UUD 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Disamping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar tak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut "konvensi". lUC5Yg.